Satu lagi, buku teologi (sosial) yang berbobot terbit! Berawal dari penelitian yang dimaksudkan untuk penyusunan disertasi pada The South East Asia Graduate School of Theology (SEAGST), 2004, Pendeta Gereja Masehi Injili di Halmahera, Julianus Mojau menyodorkannya kepada khalayak ramai di Indonesia. Argumen utama buku ini dapat diformulasikan dalam pertanyaan berikut ini: bagaimana model teologi sosial sebagaimana dihasilkan oleh tokoh-tokoh Kristen Protestan dan dokumen-dokumen yang meretas dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia selama kurun waktu tiga dasawarsa, (...) konkretnya semasa pemerintahan Orde Baru? Selama kurun waktu tersebut, Mojau mengenali tiga model teologi sosial di lingkungan Kristen Protestan, yakni teologi sosial modernisme, liberatif, dan pluralis. Ketiga model itu diuraikan dengan sangat runtut, gamblang, sistematis, kritis, berikut logika analitik yang memperlihatkan keluasan dan kedalaman wawasan penulis. Terminologi “teologi sosial” ramai dimanfaatkan dalam blantika percaturan keilmuan di lingkungan Kristen Protestan Indonesia setelah (alm.) Pendeta Eka Darmaputera, Bernard Adeney-Risakotta, Martin Lukito Sinaga, dan Th. Sumartana menggantangnya pada awal tahun 2000.Ditunjukkannyadengan sangat jelas, bahwa “praksis” yang mengawali suatu proses berteologi sudah muncul jauh sebelum angka tahun tersebut. Pada prinsipnya segala teologi adalah teologi sosial, menurut kesimpulan A.G. Hoekema, (hlm. xv), meskipun J.S. Aritonang memberikan batasan simpel dan meyakinkan, yang intinya: “Berteologi di tengah realitas sosial yang kompleks,” itulah Teologi Sosial, (hlm. xiii). Setelah Pendahuluan yang panjang (26 halaman), yang memaparkan duduk perkara dan hal ikhwal diskursus yang diusung, berturut-turut dari Bab 1 (tentang teologi sosial modernisme, hlm. 27-142), Bab 2 (tentang teologi sosial liberatif, hlm. 143-279) dan Bab 3 (teologi pluralis, hlm. 280-365), Bab 4 (retrospeksi dan prospek teologi sosial pasca Orde Baru, hlm. 366-403) penulis memperlihatkan kajian dan analisis secara kritis ketiga model kategori teologi sosial Kristen Protestan di Indonesia. Ketiga model teologi tersebut ditempatkan oleh penulis dalam babak Orde Baru Indonesia (tahun 1969-1990-an) di bawah rezim Soeharto dan dalam pertautannya dengan Islam Politik............... Sebagai paparan dan kajian ilmiah yang mengedepankan pandangan putera-puteri terbaik Kristen Protestan berikut dokumen-dokumen DGI/PGI, karya Mojau ini tidak mampu menyembunyikan keyakinannya bahwa kebangkitan Islam Politik hanyalah sebuah euforia artikulasi kesadaran politis-humanistis yang sedang mencari format yang cocok dalam perubahan zaman di tengah proses transisional. Justru karena itulah Gereja-gereja perlu merangkul dan membuka komunikasi serta dialog yang tulus dengan saudara-saudara penganut Islam Politik sebagai sesama yang merindukan kedamaian, kebaikan, dan keadilan. Perjuangan bersama itulah yang dimaksudkan agar politik sebagai kearifan menatalayani kehidupan bersama tercapai. Dalam pembacaan saya, buku ini sangat inspiratif, kaya dengan informasi, mengedepankan pandangan secara komprehensif tanpa menghilangkan sikap kritis dan tajam. Ini fenomenal dan monumental! Mungkin inilah satu-satunya karya yang “berani” mengritik karya T.B. Simatupang. Mojau sendiri, menurut saya, memperlihatkan diri sebagai pribadi yang memegang teguh spirit Protestan sejati, yakni selalu bersikap kritis terhadap segala bentuk deifikasi. Karya ini akan lebih baik lagi jika ada indeks nama atau masalah pada halaman-halaman akhir. Selain itu, istilah “modernisme” yang diimbuhkan pada Teologi Sosial di mata saya memiliki konotasi lain, yakni aliran modernisme yang dikecam oleh (alm.) Pius X sebagai “biang dari segala kesesatan.” Tetapi di atas segala-galanya, analisis Mojau yang tajam membuat lorong-lorong kebuntuan koeksistensi damai dan adil dengan Islam Politik dapat diurai. Dengan demikian tanda tanya pada judul buku ini terjawab dengan pasti. (A. Eddy Kristiyanto, Program Studi Ilmu Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Abstrak: Gereja Katolik Indonesia melalui para Uskupnya sejak 1997 menjadi lebih berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Suara kenabian Gereja ini sangat diperlukan oleh masyarakat pada umumnya dan umat Katolik pada khususnya untuk melanjutkan reformasi yang sudah dimulai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto. Usulan-usulan perubahan mulai dinyatakan oleh para Uskup untuk memperbaiki situasi masyarakat dan bangsa Indonesia yang sudah kronis mengalami dekadensi moral di segala bidang. Model-model Gereja-nya Avery Dulles akan dipakai untuk menilai model Gereja yang (...) seperti apakah yang dihidupi oleh Gereja Indonesia. Kata kunci: Keadilan, habitus baru, persaudaraan, komunitas basis. Abstract: The Indonesian Catholic Church through the bishops since 1997 has been dare to speak up the truth and justice. The Churchs prophetic voice is needed by society in general and Catholics in particular to continue with the reforms already started by the fall of the Soehartos government. Proposals for change have been expressed by the bishops to improve the situation of the society and the Indonesian nation which has already suffered from chronic moral decadence in all fields. Avery Dulles models of the church are used to reflect which models of the church is lived by the Indonesian church. Keywords: Justice, new habit, fraternity, basic community. (shrink)

Buku kedua suntingan Raymundus Sudhiarsa dan Paulinus Yan Olla (2015) memuat duapuluh tulisan — sumbangan dosen-dosen STFT Widya Sasana pada hari Studi 2015 — yang berfokus pada dua dokumen tulisan kunci Paus Fransiskus: “Evangelii Gaudium” (2013) dan “Misericodiae Vultus” (2015). Hari Studi itu mengangkat pertanyaan bagaimana menjawab tantangan agar Gereja Indonesia menjadi “gem- bira dan berbelaskasih.” Tulisan-tulisan ini dibagi dalam empat kelom- pok: Tinjauan historis, tinjauan biblis, tinjauan filosofis dan sosio-kultural, dan tinjauan teologis-pastoral, disusul penutup. Saya membatasi diri (...) pada beberapa catatan saja. Dari empat tulisan “tinjauan historis” yang langsung sangat menarik adalah tulisan pertama (oleh Edison R. L. Tinambunan) tentang kenyataan bahwa kristianitas telah sampai ke Sumatra lebih dari seribu tahun lalu, dan dibawa terutama oleh kaum awam. Cukup menarik apa yang kemudian ditulis oleh Armada Riyanto tentang dua penulis sejarah Gereja Indonesia, Martinus Muskens dan Karel Steenbrink, disusul tulisan tentang Gereja di zaman pendudukan Jepang. Apa yang ditulis oleh Kristoforus Bala tentang peran devosi pada Ibu Maria dalam evangelisasi di Nusa Tenggara bagi banyak pembaca Indonesia barangkali masih baru. Dari empat tulisan “tinjauan biblis-teologis” dua mengenai Perjanjian Lama......................................................................... Dari tiga tulisan penutup yang pertama, dari Merry Teresa Sri Rejeki, menjelaskan dua dokumen yang menjadi fokus tulisan-tulisan jilid ini: “Evangelii Gaudium” dan “Misericordiae Vultus.” Seberikutnya Piet Go menjelaskan secara skematis mengapa iman Gerejani perlu “bergembira” dan “berbelas-kasih.” Buku ditutup dengan “Sukacitaku,” puisi St. Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Sebagai kesimpulan: buku ini — meskipun ada beberapa kelemahan, terutama uraian-uraian teoretis yang agak berlebihan dan absennya perhatian pada sekian kontroversi baik dalam masyarakat maupun dalam Gereja berkaitan dengan hal- hal yang dibahas — amat kaya, mencerahkan dan bisa memperdalam pengertian tentang iman Gereja serta betapa penting dan perlu Gereja Indonesia mengikuti ajakan Paus Fransiskus untuk memancarkan kegembiraan dan belaskasihan Ilahi ke dalam masyarakat (Franz Magnis- Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Increasing women’s participation in intrahousehold decision-making has been linked with increased agricultural productivity and economic development. Existing studies focus on identifying the decision-maker and exploring factors affecting women’s participation, yet the context in which households make decisions is generally ignored. This paper narrows this gap by investigating perceptions of women's participation and the roles of social norms in agricultural decision-making. It specifically applies a fine-scale quantitative responses tool and constructs a women’s participation index to measure men’s and women’s perceptions regarding (...) women’s participation in decisions about 21 agricultural activities. The study further examines the correlation between social norms in these perceptions as measured by the WPI for 439 couples in West Java, Indonesia. We find that first, men and women have different perceptions about women's decision-making in agricultural activities, but the same perceptions of the types of activities in which women have the most and the least participation. Second, joint decisions come in various combinations but overall, the women’s role is smaller. Third, social norms influence spouses' perceptions of decision-making participation, which explains most of the variation of the WPI. These results suggest that rigorous consideration of social norms is required to understand intrahousehold decision-making. (shrink)

Pastoral theology in Indonesia is inherited from the West. Because the Indonesian context is not the same as that of Western society, theologians in Indonesia need to develop pastoral theology that is relevant to the Indonesian context. This article is an effort to engage with pastoral theology in a way that is relevant to Indonesia. This effort departs from an understanding of the church in Indonesia, which is open and serving. In relation to the traditional understanding (...) of theology and its branches, pastoral theology in Indonesia can be understood as a field of study on theory and practice of pastoral ministry. In addition, pastoral theology is a form of contextual theological reflection. Correlation is a pastoral theological method relevant to Indonesia, because in this method the process of theology starts from pastoral experience. Thus it is closer to the reality of Indonesian life, but this method does not forget Christian message. In order to gain a wider pastoral theological perspective, the understanding of pastoral ministry in Indonesia must be holistic, which includes individual, societal, and environmental perspectives. Keywords: Church, pastoral theology, understanding of pastoral theology, deductive method, inductive method, method of correlation, holistic pastoral ministry. Abstrak: Teologi pastoral di Indonesia diwarisi dari Barat. Para teolog pastoral di Indonesia perlu mengembangkan teologi pastoral yang relevan dengan konteks Indonesia, karena konteks masyarakat Indonesia tidak sama dengan konteks masyarakat Barat. Tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk menggumuli teologi pastoral yang relevan bagi Indonesia. Upaya ini berangkat dari pemahaman tentang Gereja di Indonesia yang bersifat terbuka dan melayani. Dalam rangka pembagian teologi ke dalam cabang-cabangnya secara tradisional, teologi pastoral di Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu bidang studi atau cabang teologi yang mempelajari teori dan praktik pelayanan pastoral. Di samping itu, teologi pastoral merupakan salah satu bentuk refleksi teologi yang bersifat kontekstual. Metode korelasi merupakan metode berteologi pastoral yang revelan bagi Indonesia, karena dalam metode ini proses berteologi pastoral dimulai dari pengalaman pastoral sehingga lebih dekat dengan realitas, tetapi metode ini tidak melupakan peranan berita Kristiani. Agar refleksi teologi pastoral mempunyai jangkauan yang luas, pemahaman tentang pelayanan pastoral di Indonesia harus bersifat holistik yang mencakup perspektif individu, masyarakat, dan lingkungan hidup. Kata-kata kunci: Gereja, teologi pastoral, pengertian tentang teologi pastoral, metode deduktif, metode induktif, metode korelasi, pelayanan pastoral holistik. (shrink)

Critics on Christianization in Indonesia through a religious comparison between Islam and Christian from a Muslim convert viewpoints.

This study analyzed the principles of concordance of Islamic law and Pancasila for the development of sharia banking in Indonesia. The growth of Islamic banking was overshadowed by the lack of Islamic economics sciences, so its development was experiencing infectivity in Indonesia. This study used the juridical-normative method of research subjects. In addition, the analysis was also conducted deductive and inductive to the legal materials. Basically, the essence of Islamic economics embodied in the principles of Islamic economics served (...) as the foundation for the creation of Islamic economic sciences. However, the international Islamic world economic movement was more influential in the transformation of Islamic banking taqnin in Indonesia. In fact, the enforcement of the sharia banking legal system was constrained by the lopsided nature of the Islamic Banking Act with the potential of socio-economic support in the community. This study found that the principle of concordance between Islam and Pancasila in the development of sharia banking was seen to be possible from the philosophical aspect, but it was doubtful from the political aspect because of the impact of various economic systems in Indonesia. So, this study recommends the need for the formulation of Islamic banking system relevant to the socio-culture condition of Indonesian society. (shrink)

Criticism on thoughts of Harun Nasution, an Indonesian Islamic scholar, on Islamic philosophy.

Title in English: Psychology of Nationality as A New Studies Umbrella in Indonesia. Abstract: The role of psychology in dealing with issues of and improving the welfare of the nation has often been raised into topics of psychology seminars and conferences, both in subdisciplines of social psychology, clinical-macro psychology, and other subdisciplines. Psychology, as a science that deals with human dimensions, tries to contribute from formulating the definition of "nation" to doing research and social intervention on the nation's problems. (...) This phenomenon is very encouraging because it shows that we are continually questioning ourselves as a nation, a precondition for healthy development, as well as seeing and trying to reach the possibilities of how our nation will "become". Every psychology (assumed that psychology is not singular) that indicates and prescribes adherence of feelings and commitments of citizens with the imagined community of the nation deserve to be called as Psychology of Nationality. (shrink)

On Islam related to democracy and politics in Indonesia.

Process of postmodernism in Indonesia; articles.

Fatwa is not only produced by a religious institution such as the IndonesianUlema Council, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, but also by a religious leader nowadays. The use of social media and websites makes more easily for a religious leader to spread out their own opinion. People, now, are more interconnected with each other. Religious experts spread their religious views through personal websites an even through social media. Through their personal websites, Indonesian Muslim intellectuals, Nadirsyah Hosen andFiranda—for example—use their personal websites (...) to spread their religious ideas. It is interesting to read both views of this character because they both have different educational background. Nadirsyah Hosen was graduated from Western University, while Firanda was educated in Saudi Arabia. This article dissects on some of these questions: Using content analysis methods, this study answers some questions; what are their concerns? How do contemporary issues influence their religious views? The study finds that both use a variety of scientific arguments based on various literature. At some level, Nadirsyahtries to combine classical and modern literature, while Firanda focuses on the use of classical literature. Each of these approaches has implications for their personal ideas. (shrink)

Islamic traditions and values in Indonesian development; articles.

Berikut ini diperkenalkan tiga buku yang ditulis oleh para dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang tentang bagaimana Gereja Katolik perlu menempatkan diri dalam ruang publik Indonesia. Fokus buku pertama, tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto (2014), adalah ajaran sosial Gereja Katolik, jadi ajaran mengenai bagaimana Gereja Katolik memahami panggilannya dalam masyarakat yang sekaligus menjadi ruang publiknya. Sepintas alur buku ini dapat mem- bingungkan karena penulis suka melancong ke pelbagai bidang sam- pingan, apalagi ia (...) tidak menjelaskan susunan bukunya. Namun kekaya- an buku ini justru terletak dalam luasnya acuan, penjelasan pelbagai latar belakang, serta perhatian pada konteks-konteks ajaran sosial Gereja yang diangkat penulis. Dengan demikian pembaca dibantu dalam mencari bagaimana umat Katolik Indonesia dapat memberikan sum- bangannya bagi bangsanya dalam segala pergulatannya. Bagian kedua, mulai dari bab ke-10, memasuki situasi umat Katolik Indonesia sebagai minoritas yang sepertinya masih “kurang memiliki” (187). Bertolak dari catatan bahwa waktu Congregatio Missionis (Romo-romo CM) mengam-bil alih wilayah Jawa Timur dari romo-romo Yesuit hanya ada 40 umat Katolik Jawa tercatat (hal. 203), bab 11 menjelaskan kesulitan yang dialami Gereja Katolik sejak dari permulaan abad ke-19 dalam bergiat di Hindia Belanda. Namun kemudian dijelaskan bagaimana orang Katolik Jawa, di antara- nya Pak Kasimo, sebelum Kemerdekaan sudah berjuang sebagai nasionalis Indonesia tulen. Bagian ketiga, dimulai dari bab 12, membahas sifat dialogal ajaran sosial Gereja dalam pelbagai dimensi. Bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal merupakan kesadaran teologis (dan sosiologis) baru. Daripada hanya berpegang teguh pada suatu ajaran yang sudah membatu menjadi tradisi, lalu dibawa begitu saja ke dalam dunia, Gereja menyadari bahwa iman maupun teologinya selalu bergerak dalam medan masyarakat di mana Gereja berhadapan dengan segala macam pemikiran dan tanta-ngan. Dengan sifat dialogal dimaksud bahwa iman dan teologi Gereja mau tak mau terwujud dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Kekuatan buku Prof. Armada ini adalah bahwa ia menempatkan ajaran sosial Gereja yang pokok-pokoknya sudah sering diuraikan ke dalam pelbagai konteks, dengan implikasi-implikasi dan acuan pada pelbagai pengalaman Gereja. Pembaca menemukan banyak petunjuk bagaimana ajaran sosial Gereja Katolik dapat menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Ada juga beberapa kelemahan. Tidak ada daftar nama. Dan barangkali cakupan uraiannya terlalu luas. Misalnya uraian panjang lebar tentang paham Platon dan Aristoteles tentang keadilan sebenarnya kurang relevan, begitu pula uraian tentang perkembangan pemikiran filosofis tentang demokrasi. Padahal pertanyaan sangat relevan, yang muncul di banyak negara, bagaimana sebuah minoritas berpartisipasi dalam sistem demokrasi tidak didiskusilan. Mengapa fungsi suatu Partai Katolik di Indonesia tidak diangkat, padahal seku- rang-kurangnya sudah tiga kali menjadi debat besar dan panas dalam umat Katolik Indonesia: 1960 di zaman demokrasi terpimpin, 1971 sesudah pemilihan umum pertama di bawah presiden Suharto, dan 1999 di masa reformasi. Betul, persepsi “kemiskinan struktural” dibuka dengan Rerum Novarum (h. 24), tetapi istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalamnya, melainkan berasal dari teologi pembebasan. Karena penulis menganggap “pluralisme” tak punya arti di luar “pluralitas,” penulis tidak masuk ke dalam kontroversi tajam tentang pluralisme di Indone- sia. Fatwa MUI tentang pluralisme tidak didiskusi-kan. Uraian panjang tentang pendidikan Katolik yang sangat optimis tinggal normatif. Padahal dalam kenyataan Gereja Katolik, juga di Indonesia, biasanya justru mempertahankan pegangan eksklusif atas pendidikan. Dalam kaitan ini seharusnya penolakan UU Sisdiknas — dengan keharusan memberikan pelajaran agama kepada para siswa sesuai dengan agama mereka — oleh sebagian besar penanggap Katolik didiskusikan. Namun kekurangan-kekurangan ini tidak menghilangkan bahwa buku ini amat memperkaya pustaka Katolik berbahasa Indonesia tentang panggilan Gereja, juga panggilan Gereja Indonesia, dalam masyarakat (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

AM Hendropriyono 2021, Filsafat Intelijen. Sebuah Esai ke Arah Landasan Berpikir, Strategi, serta Refleksi Kasus-kasus Aktual, Jakarta: PT Hedropriyono Strategic Consulting. Bagi seorang "filosof emeritus" ("filosof afkiran") seperti penulis buku Hendropriyono menarik karena menjadi kelihatan bagaimana seorang 0tokoh yang profesinya jauh dari filsafat dapat memanfaatkan pendekatan filosofis. Yang dimaksud Hendropriyono dengan "filsafat Intelijens" memang bukan filsafat seperti filsafat moral atau filsafat politik atau filsafat manusia. Melainkan filsafat sebagai cara seorang tokoh inteligens Indonesia menjalankan tugasnya, mengumpulkan pengetahuan tentang ancaman-ancaman tersembunyi (...) yang dihadapi suatu negara, dalam kasus ini, Indonesia. Dalam definisi Hendropriyono: "Filsafat intelijen memahami keamanan sebagai suatu kebebasan dari bahaya yang mengancam personal, informasi, komunikasi, pernaskahan fisik dan non-fisik serta lingkungan hidup manusia" h. 103). Hendropriyono memperlihatkan bagaimana ketajaman filosofis dapat membantu melihat realitas dari pelbagai segi, menghindar misalnya dari tiga sikap keliru klasik yang sudah diangkat oleh para filosof Yunani, sofisme, paralogisme dan sikap echolalian (h. 56), sadar akan perangkap logical fallacies seperti argumentasi ad hominem, sikap latah (bandwagon), kesimpulan yang tergesa-gesa (hasty generalization), menganggap A disebabkan B hanya karena terjadi sesudah B (post hoc, bukan propter hoc), dikotomi keliru, circular reasoning dan membiarkan diri dibawa sesat karena mengikuti suatu red herring (h. 133 s.). Pendekatan filosofis akan membuat was-was terhadap "pemikrian konspirasi", informasi top-down dan hoaks. Dalam bukunya Hendropriyono membawa pendekatan filosofis itu pada kejadian-kejadian di dekade-dekade terakhir. Msalnya Arab spring dengan pergolakan-pergolakan luar biasa yang mengikutinya: Mesir dengan semangat demokrasi yang justru membawa Ikhwanul Muslimen ke puncak kekuasaan, hanya untuk kemudian digulingkan oleh Jendral Siwi dengan dukungan Al Azhar dan Gereja Koptik. Kekacauan luar biasa di Siria dan Irak di mana Amerika Serikat mendukung gerakan demokratis dengan harapan bisa menggulingkan diktator Bashar al-Assad, hanya untuk akhirnya malah menjadi pendukung ISIS - yang menyingkirkan gerakan demokratis - karena Assad didukung oleh Rusia dan Iran. Sebelumnya Amerika Serikat juga dengan logika kepentingannya membuat kacau Haiti: Sesudah Amerika mendukung Jean-Bertrand Aristide, presiden pertama Haiti yang dipilih secara demokratis, yang menggantikan diktator "Baby Doc" Duvalier, tetapi karena Aristide dianggap terlalu kiri, Amerika mendukung penggulingannya; sampai sekarang Haiti kacau. Dan ada contoh logical dan political fallacies lain yang dianalisa, misalnya perang proxy di Afganistan. Tentu Hendropriyono juga memakai pendekatan filsafat untuk melihat pekembangan di Indonesia. Amendemen UUD 1946 pasca reformasi, masalah Papua, gejala populisme, keberhasilan deradikalisasi seperti misalnya terwujud dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sama dengan alm. Romo Nikolaus Drijarkara Hendropriyono menunjukkan bahwa "Sila Pancasila yang Ke II, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan landasan bagi implementasi seluruh sila-sila dalam Pancasila" (142). Tentu ada juga beberapa kesalahan. Perang Napoleon tentu berlangsung di abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 (h. 29), Hitler berkuasa di Jerman tahun 1933 (h. 38), demonstrasi dua Desember (212) terjadi di tahun 2017, bukan 2016 (56), dan PD II bukannya diadakan untuk menjatuhkan Hitler, melainkan yang memulainya memang Hitler (146). Buku ini sekaligus membuat pembaca paham bagaimana Hendropriyono melihat realitas politik, baik di Indonesia maupuan situasi internasional. Ia bermaksud menunjukkan bagaimana "kacamata" filsafat membantu untuk memahami apa yang terjadi dalam dimensi politik, dimensi utama yang mau dilindungi dari kejahatan oleh aparat inteligence. Suatu buku yang cukup khas. Franz Magnis-Suseno. (shrink)

Sugirtharajah, seorang pakar biblika kelahiran Sri Lanka, yang mengajar di Universitas Birmingham, U.K., dan dikenal sebagai godfather penelitian pascakolonial dalam bidang Alkitab, menambahkan suatu karya inovatif lagi pada daftar tulisan-tulisannya yang sudah sangat mengesankan. Perhatiannya untuk suara penafsiran pinggiran sudah diketahui dari karyanya yang paling terkenal, Voices from the Margin (1991). Meskipun Alkitab berasal dari Asia, namun kebanyakan peneliti-an tentang Alkitab dan juga tentang pengaruhnya sepanjang sejarah, terfokus pada Eropa dan Amerika, dengan meminggirkan Asia. Itu mendorong S untuk mengadakan penelitian (...) tentang Alkitab di Asia, khusus-nya sejarah penerimaannya. Ia menyadari bahwa dampak Alkitab terhadap kebudayaan Asia minim bila dibandingkan dengan pengaruhnya atas kehidupan dan kebudayaan di Eropa. Itu menjadi sangat tampak dalam uraiannya tentang peran Alkitab dalam sastra Asia (bab 7) di mana kutipan, tokoh, dan cerita Alkitab jarang muncul, dan bila ada, lebih banyak dipakai sebagai kritik terhadap kolonialisme Barat atau institusi kekristenan.... S mengakhiri tulisannya dengan menegaskan bahwa prinsip sola scriptura, Alkitab saja, tak punya pasar di Asia yang cenderung membaca Alkitab bersama dengan yang lain, Bhagavad Gita, Dhammapada, Analecta (mengapa di sini Alquran tak disebut S?). Hermeneutika Asia yang diselidiki oleh S, menolak kecenderungan kolonial yang ada baik dalam Alkitab sendiri dan lebih lagi dalam interpretasi kekristenan Barat: Kebudayaan dan masyarakat Asia tidak bergantung pada nilai-nilai kristiani untuk pemerintahan dan pengembangan yang baik.... Di Asia Alkitab adalah salah satu di antara banyak teks yang berwenang (hlm. 259). Tugas kita, menurut S, adalah membebaskan Asia dari klaim monopolistis kitab suci tertentu. Tugas ini mendesak di saat para fundamentalis dari semua agama memakai kitab sucinya untuk membenarkan kekerasannya terhadap yang lain. S bahkan mempertanyakan monoteisme yang dapat menekan perbedaan dan mengabaikan kemungkinan pusat-pusat yang banyak (p. 260). Ia tidak menganjurkan untuk kembali kepada penyembahan banyak dewa-dewi tetapi men-dorong kajian terhadap spirit politeistis yang mendorong toleransi, kemurahan hati, dan koeksistensi. Pembaca tentu bertanya: di mana sesungguhnya posisi S di medan diskusi pluralisme dan inklusivisme, berkaitan dengan cara dialog antaraagama, dan ditantang untuk memikirkan posisinya sendiri. S mengakui bahwa banyak hal mengenai Alkitab di Asia masih perlu diselidiki. Lima belas abad pra-kolonial dibicarakan dalam dua halaman saja. Alkitab yang oleh gereja Nestorian tanpa kekuatan apa pun disebarkan ke India, Sumatra, dan China cuma dihormati tetapi tinggal tidak diterjemahkan selama belasan abad; kabarnya hanya diketahui melalui liturgi. Ada pula kesan bahwa Asia dalam karya S terutama Asia Selatan dan Asia Timur. Asia Tengah (bekas bagian-bagian USSR) memang dari awal tidak dimasukkan dalam penelitiannya, tetapi juga Asia Barat Daya dan Asia Tenggara yang multi-agama hampir tidak disentuh. S mungkin tidak mengetahui beberapa penelitian tentang penerimaan Alkitab di Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Namun demikian, apa yang disajikan sungguh menarik dan penting, serta membuka mata dan jalan bagi penelitian yang lebih luas. (Martin Harun, Guru Besar Ilmu Teologi Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku ini berawal dari sebuah disertasi yang ditulis Sr. Gerardette Philips, RSCJ, pengarangnya, untuk meraih gelar doktor di bidang Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Penerbitannya menjadi sebuah buku oleh Interfidei—sebuah Penerbit di Indonesia yang menaruh perhatian khusus pada persoalan dialog antaragama— sungguh layak disambut baik. Penerbitan buku ini dalam bahasa Inggris memiliki segi negatif maupun positifnya tersendiri. Segi negatifnya, hal itu membuat jumlah publik pembacanya di Indonesia lebih terbatas pada mereka yang dapat memahami bahasa Inggris. (...) Jumlahnya jelas jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembaca buku ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun demikian, segi positifnya, dengan diterbitkannya dalam bahasa Inggris, publik pembaca yang dapat mengaksesnya secara internasional menjadi lebih banyak. Apalagi buku ini juga memuat Kata Pengantar dalam bahasa Inggris dari Prof. Seyyed Hossein Nasr, seorang tokoh Muslim yang hendak ditampilkan pengarang buku ini sebagai pemikir sekaligus pelaku dialog Muslim-Kristen yang melampaui pendekatan pluralisme. Tokoh dari pihak agama Kristen yang ditampilkan oleh pengarang adalah Hans Küng. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa pluralisme merupakan paham hubungan antaragama, yang memiliki bentuk pendekatan yang paling tepat dalam melakukan dialog antaragama, termasuk di dalamnya dialog antara umat Muslim dan Kristen. Memang, dibandingkan dengan pendekatan eksklusivisme maupun inklusivisme, seperti ditegaskan oleh pengarang buku ini (hlm. 1; 60–63; 67), pluralisme memiliki kelebihan tersendiri. Namun, pluralisme mengandung beberapa kelemahan yang layak dikritik. Paling tidak ada tiga kelemahan pokok dari pendekatan pluralisme yang dicoba ditunjukkan dalam buku ini. Pertama, pluralisme mengandung bahaya tidak mengambil serius identitas keagamaan yang khas dan berbeda untuk setiap agama karena ingin menekankan keselarasan antara semua agama, agar tidak terjadi konflik antara pemeluk agama yang berbeda. Guna menguatkan pendapatnya, pengarang mengutip pernyataan Paul Knitter (hlm. 64) yang berbunyi: “Karena begitu terpesona oleh keindahan sebuah simfoni, kaum pluralis melupakan perbedaan dan kekhasan dari masing-masing alat musik yang dipakai.” Pendekatan pluralisme juga mengandung bahaya jatuh ke dalam relativisme, karena— terdorong oleh kehendak untuk mau bersikap terbuka terhadap penganut agama yang lain dan mau menghormati perbedaan keyakinan mereka— para pluralis lalu cenderung merelatifkan klaim kebenaran agamanya sendiri. Tanpa harus menjadi seorang eksklusivis—yang memutlakkan klaim kebenaran keyakinan agamanya sendiri seraya menganggap sesat keyakinan agama yang lain—keseriusan untuk sungguh meyakini kebenaran iman agama yang dipeluknya, sangat diperlukan dalam berdialog agar tidak menjadi kompromistis dan jatuh ke dalam relativisme. Sikap terbuka terhadap para pemeluk agama yang lain—yang berbeda dengan agamanya sendiri—memang diperlukan dalam sebuah dialog antaragama yang sejati. Namun, hal itu perlu dilakukan tanpa kehilangan jatidirinya sendiri sebagai pemeluk agama tertentu yang diyakini kebenarannya. Kelemahan ketiga dari pluralisme adalah bahaya menjadi imperialis tanpa disengaja. Kembali mengutip pernyataan Knitter (hlm.68), pengarang menyebut adanya dua kemungkinan seorang pluralis yang berniat baik tanpa disengaja menjadi seorang imperialis. Pertama, dengan terlalu cepat seorang pluralis menarik kesimpulan tentang adanya suatu dasar pijak atau platform yang sama dari macam-macam agama yang ada yang dapat mempersatukan semuanya. Kedua, ia dengan terlalu mudah merumuskan panduan umum bersama untuk melakukan dialog antaragama-agama yang berbeda................ Salah satu kelemahan buku ini—sebagai sebuah buku yang dimaksud- kan untuk dibaca oleh publik pembaca umum—adalah bahwa formatnya masih mempertahankan format aslinya sebagai sebuah disertasi dan belum cukup diolah untuk dijadikan buku yang lebih dapat diakses dan lebih enak dibaca oleh publik pembaca umum. Bahkan di dalamnya masih dapat ditemukan kata “disertasi” dan belum diganti dengan kata “buku” (lihat hlm. 11). Semboyan dalam bahasa Latin “Extra Ecclesiam Nulla Salus,” artinya “Di luar Gereja tidak ada keselamatan,” yang dalam teks asli disertasi salah ditulis “Extra Ecclesiam Nulla Sales!” masih terulang kesalahannya dalam buku ini (lihat hlm. 90). Lepas dari kelemahan kecil di atas, penerbitan buku ini sekali lagi sungguh layak dihargai dan jelas menambah khasanah intelektual yang dapat memperkaya wawasan maupun memberi inspirasi yang berguna bagi siapa saja yang bermaksud mengembangkan dialog antaragama pada umumnya dan khususnya dialog Muslim-Kristen yang menjadi fokus perhatian dalam buku ini. Sr. Gerardette Philips, RSCJ, Ph.D., penulis buku ini, bukan hanya menjadi seorang akademikus yang telah meneliti pemikiran Hans Küng dan Seyyed Hosein Nasr, tetapi ia sendiri sudah cukup lama terlibat dalam upaya mengembangkan dialog Muslim- Kristen. Beliau bahkan sempat menjadi anggota tim penasihat Paus Benedictus XVI dalam Komisi Kepausan dalam Bidang Hubungan dengan Islam. Pengalamannya yang cukup banyak dalam mewujudkan dialog hidup antara umat Islam dan umat Katolik jelas ikut memperkaya wawasan dalam buku ini. (J. Sudarminta, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Debat tentang pluralisme tetap berlangsung di Indonesia, karena itu dua buku yang akan dibahas di sini sangat relevan. Paul F. Knitter, seorang teolog Katolik, merumuskan suatu pandangan pluralistik mirip dengan yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 2005, sedangkan Gavin D’Costa dalam bukunya dengan tajam membongkar “pluralisme” itu. Dua-duanya berargumentasi secara teologis, atas dasar pengandaian-pengandaian Kristiani-Katolik. Dalam bab pertama Knitter menggariskan kembali perjalanan teolo- gisnya dari eksklusivisme, melalui inklusivisme, ke posisi yang dinama- kannya “pluralisme.“ Knitter tidak hanya menolak (...) anggapan (yang oleh Gereja Katolik sudah ditolak sejak sebelum Konsili Vatikan II) bahwa ”di luar Gereja tidak ada keselamatan“ (”eksklusivisme“), melainkan juga posi- si-posisi ”inklusivistik“—seperti yang misalnya dikemukakan oleh Karl Rahner—yaitu bahwa, meskipun semua orang dapat diselamatkan, namun mereka diselamatkan karena Yesus Kristus, jadi bahwa kebenaran penuh hanya ada dalam iman kepada Yesus Sang Juru Selamat bagi semua. Plu- ralisme Knitter menyatakan bahwa tidak ada agama yang dapat meng- klaim keunggulannya terhadap agama lain. Kalau saya tidak salah tangkap, Knitter mengajukan tiga argumen. Yang pertama adalah kejujuran dialog antaragama. ”Bagaimana,” tanya Knitter, “orang dapat sungguh-sungguh ’menghormati’ kebenaran dalam pandangan orang lain... apabila kita masuk ke dalam dialog dengan keyakinan bahwa kita yang mempunyai kebenaran definitif?” (hlm. 33). Argumen yang sama juga diajukan dalam bentuk sedikit lain: Menurut Knitter tidak mungkin seorang tokoh atau suatu ajaran religius tertentu memuat seluruh kekayaan realitas Ilahi. Yesus boleh diyakini sebagai “totus Deus” (seluruhnya Allah), tetapi bukan sebagai “totum Dei” (keseluruhan Allah). Yesus betul-betul penyelamat, tetapi selain Yesus ada banyak penyelamat lain. Argumentasi ini merangsang pertanyaan kembali apakah dialog dapat jujur kalau para peserta sebelumnya harus melepaskan keyakinan mereka yang paling inti? Knitter boleh saja menyangkal bahwa keseluruhan Ilahi ada dalam Yesus, tetapi atas dasar apa ia menuntut agar orang Kristiani menyangkalnya juga? Bukankah Knitter jatuh ke dalam dogmatisme sama dengan yang dituduhkannya?.................................................... D’Costa mengklaim bahwa pengertian keselamatan yang triniter itu menjamin apa yang justru tidak terjamin oleh “pluralisme” ala Knitter; yaitu, keterbukaan, toleransi dan kesamaan. Keterbukaan, karena Gereja dapat dan bahkan harus betul-betul belajar dari agama-agama lain. Tole- ransi, karena Gereja wajib menghormati kebebasan beragama; artinya, ada- lah hak setiap orang dan kelompok orang untuk mengakui dan mempraktikkan agama yang mereka yakini. Kesamaan, karena Gereja mengakui martabat setiap orang sebagai alamat cinta Ilahi. D’Costa mengakhiri bukunya dengan suatu pertimbangan bagus tentang makna dan tempat doa antaragama-agama yang berbeda. Buku D’Costa adalah salah satu bahasan paling jelas, mendalam, dan meyakinkan tentang bagaimana orang Katolik, dan seharusnya semua orang Kristiani, dapat bertemu dengan agama-agama lain tanpa kesombongan, tetapi juga tanpa mengkompromikan imannya. D’Costa membuka dogmatisme deistik-sekularistik (Allah tidak masuk kedalam sejarah umat manusia) dan posisi-posisi yang menamakan diri pluralistik. Adalah kekuatan buku D’Costa bahwa ia memperlihatkan bahwa justru iman pada Allah yang triniter, yang kita ketahui dari pewahyuan Diri Allah dalam Yesus, memungkinkan untuk bersikap hormat dan terbuka kepada agama-agama lain. Daripada menyanyikan lagu bahwa semua agama pada dasarnya sama saja, D’Costa memungkinkan kita untuk tanpa kompromi percaya pada apa yang diyakini Gereja sejak 2000 tahun: bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat Ilahi, dan sekaligus menghormati mereka yang berbeda imannya. Itulah dasar mantap bagi dialog antarumat beragama. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Public activities carried out on social media may trigger religious identity based social riot. Such social unrest is observed to have surfaced initially as religious rage channeled via social media. It is, indeed, a fact that various issues on religion, which is regarded as sacred, hallowed, and revered, are discussed freely on social media, and it may very easily incite social turbulence. In the case of vihara burning and rioting in the city of Tanjung Balai, North Sumatera, Indonesia, a (...) social riot was instigated by users of social media who mutually provoked resentment against one another, there was also the Budha statue which posed as a latent triggering factor threatening inter-religious relations within societal culture fond of congregating. This article discusses the case of vihara burning which had occurred in Tanjung Balai, North Sumatera, Indonesia, where in research data were acquired through in-depth interviews with several informants active on social media, community figures, and police personnel. (shrink)

Thought of al-Kindi, the Arab philosopher, on Islamic philosophy and their influence on Malaysian and Indonesian Muslim intellectuals.

Di tengah umat beriman, yang menerima martabat imamat umum, eksistensi kaum tertahbis merupakan unsur yang sangat hakiki. Kaum tertahbis mengemban imamat ministerial, karena dipanggil untuk melayani seperti Kristus yang datang untuk menjadi hamba dan melayani. Kaum tertahbis melanjutkan pelayanan Kristus untuk keselamatan seluruh umat manusia. Spiritualitas pelayanan mereka bersumber dan berpusat pada kehidupan Kristus sendiri. Cara hidup Kristus menjadi motif dan modalitas pelayanan kaum tertahbis. Kendati ditinggikan pada martabat luhur sebagai alter Christus dan tergolong dalam hirarki, dengan otoritas yang mereka (...) miliki, mereka diutus untuk menampakkan hidup Kristus sendiri. Para Bapa Gereja dengan tegas dan lantang mendeskripsikan spiritualitas pelayanan kaum tertahbis. Mereka dipanggil, dikuduskan dan disucikan untuk keperluan Gereja dan seluruh umat manusia. (shrink)

The archipelago context of Maluku represents the living dynamics of Christian communities in that area, which becomes an ecclesiological foundation of the Gereja Protestan Maluku. Christianity, the embryo of the GPM, is the fruit of the evangelical works by European missionaries, particularly Dutch missions from the 18th century onwards. The Dutch-type Christianity had been adapted into models so that the form of institution and Protestant teachings in Maluku moved dynamically following socio-political and cultural changes along with the colonial and (...) the post-colonial history of Indonesian and Malukan society. It attempts to describe the manifestation of the Calvinism-model of Christianity that is continuously being contextualised through absorbing various elements of worldview, tradition, and the religiosity of the archipelago society. Cultural hermeneutics is used to interpret the socio-cultural phenomena in which the church lives in and to construct its theological understanding about Christian identity. The ecclesiological construction of GPM, in turn, is structured by plural social orders. The reality also influences the perspective about GPM from many different worldviews of the Malukan archipelago society. The contextual ecclesiological perspective, therefore, is constructed based on intermingled understandings that theology of the church can only be built by considering multifold dimensions of a particular society. The result of this research pertains to the constructive understanding of a specific ecclesial context of the GPM in their struggles for theologising their existence as God’s people and, at the same time, as an integral part of certain society in Maluku and Indonesia.Contribution: As the living contextual church that struggles for proclaiming God’s love, the GPM has a theological responsibility to conduct its church mission based on its ecclesiological understanding and practices contextually. The article contributes to the enrichment of the theological discourse on the crucial roles of a church in Maluku, in the eastern part of Indonesia. (shrink)

Abstrak: Dari pengamatan, tidak banyak tulisan teologis tentang sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi di lingkungan bahasa Indonesia selama ini. Begitu pula, ada kesan bahwa pemahaman umat Katolik mengenai sakramen tobat cukup terbatas. Dari sinilah artikel ini ingin memberi sumbangan pemikiran teologis melalui kekayaan dan kedalaman pandangan teologis Karl Rahner mengenai sakramen tobat. Dari penelitian penulis, sabda pengampunan Allah menjadi inti pemikiran Rahner tentang sakramen tobat. Dengan metode teologi transendental sebagaimana dikembangkan oleh Karl Rahner, penulis mengupas secara kritis pemahaman sabda (...) pengampunan Allah melalui alur pemikiran sakramental Rahner. Rahner berpendapat bahwa manusia memiliki pengalaman dasar akan dosa-kesalahan yang tak dapat dihapus oleh diri sendiri, dan justru karena itulah manusia senantiasa mendambakan sabda pengampunan Allah sebagai pemberian diri Allah (Selbstmitteilung Gottes) yang berpuncak pada wafat dan kebangkitan Kristus. Melalui Gereja, sabda pengampunan Allah itu dihadirkan melalui aneka macam bentuk, sedangkan yang khusus dan istimewa melalui sakramen tobat. Tulisan ini ditutup dengan penyampaian poin-poin relevansi pandangan Rahner tersebut bagi Gereja sekarang ini. Kata-kata kunci: Sabda pengampunan Allah, sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, teologi sakramental, teologi transendental, belas kasih Allah. Abstract: Theology of Sacrament of reconciliation has not been widely written and developed in Indonesia, and therefore the general understanding among the faithful. This article is to contribute, particularly by presenting Karl Rahner’s theology on the sacrament of reconciliation. Rahner focused on the forgiving word of God. Employing his transcendental method, this article is presenting a critical study on the understanding of Rahner’s forgiving word of God as well as his sacramental theology. Rahner showed that human beings themselves aware and know of their experience of sin or guilt and could not just get out of it, and because of that human beings themselves are longing for forgiveness and God’s forgiving word (Selbstmitteilung Gottes) revealed per exellentiam in the death and resurrection of Christ. Disciples of Christ gathered as people of God or church make present God’s forgiving word here and now in various forms, yet especially in the sacrament of reconciliation. The article shall conclude with points of relevance for the church today. Keywords: God’s forgiving word, sacrament of penance, sacrament of reconciliation, sacramental theology, transcendental theology, mercy of God. (shrink)

Homosexuality is not easily accepted in the Catholic Church. There are at least three major schools concerning the attitude towards homosexuality based on their respective theological methodologies (scientia fidei). The first school is encapsulated in the Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons (1986), which rejects homosexual persons and same-sex sexual relationships. The second school is put forward by John J. McNeill (1993), a moralist who embraces homosexual persons and same-sex sexual relationships. (...) The last one is represented by the document of Amoris Laetitia (2016), which accepts homosexual persons but disapproves of same-sex sexual relationships. These three major schools refer to the interpretation of the document Persona Humana article 8 (1975). A survey of 566 respondents was conducted from the 8th to the 15th of November in 2022. The results show that 74.2% of respondents have a form of acceptance in accordance with Amoris Laetitia, 14.5% with the Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, and 5.5% with the thoughts of John J. McNeill. Our study concluded that accepting homosexual persons and rejecting homosexual acts is the reference for ad experimentum moral decisions in the context of the Archdiocese of Jakarta in 2022. Abstrak Homoseksualitas tidak begitu mudah diterima dalam Gereja Katolik. Setidaknya ada tiga aliran yang berbeda sikap terhadap homoseksualitas berdasarkan pandangan teologi (scientia fidei) masing-masing. Aliran pertama terwakili oleh dokumen Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons (1986) yang menolak pribadi homoseksual dan hubungan seksual sesama jenis. Aliran kedua diwakili oleh seorang moralis bernama John J. McNeill (1993) yang menerima pribadi homoseksual dan hubungan seksual sesama jenis. Aliran ketiga terwakili oleh dokumen Amoris Laetitia (2016) yang menerima pribadi homoseksual namun menolak hubungan seksual sesama jenis. Ketiga aliran besar ini mengacu pada penafsiran dokumen Persona Humana artikel 8 (1975). Sejak tanggal 8 sampai dengan 15 November 2022 kami melakukan survei terhadap 566 responden. Hasil survei menunjukkan sebanyak 74.2% responden memiliki bentuk penerimaan sesuai dengan Amoris Laetitia; sebanyak 14.5% responden memiliki bentuk penerimaan sesuai dengan dokumen Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons; dan sebanyak 5.5% responden memiliki bentuk penerimaan sesuai dengan pemikiran John J. McNeill. Kami menyimpulkan bahwa sikap menerima pribadi homoseksual dan menolak tindakan homoseksual merupakan rujukan keputusan moral ad experimentum dalam konteks Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2022. Kata-kata Kunci: Homoseksualitas, Persona Humana, Amoris Laetitia, John J. McNeill, sensus fidei, scientia fidei. (shrink)

Lima gagasan yang dapat mengubah Indonesia itu tentu Pancasila. Sebagaimana ditulis Jakob Oetama dalam kata pengantar buku Profesor Sastrapratedja, sudah sangat mendesak untuk mengaktualisasikan kembali Pancasila. Pancasila sudah lama berada dalam bahaya, bukan karena masih ada kekuatan politik yang mempersoalkannya, melainkan karena dukungan terhadap Pancasila cenderung menguapkan maknanya. Di masa Demokrasi Terpimpin Pancasila semakin dikesampingkan oleh semboyan-semboyan lain di mana yang paling tragis adalah NASAKOM. Di masa Orde Baru Pancasila dinyatakan sakti dan sesudahnya jutaan saudara dan saudari sebangsa dibunuh, (...) dikucilkan, dan dihancurkan eksistensinya; Pancasila menjadi payung salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan kemudian, melalui manipulasi, seperti dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pancasila di-jawa-kan—dalam pidatonya di Pekanbaru Suharto mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila orang perlu tahu falsafah honocaroko—dan dibonsai menjadi anjuran untuk bersikap baik-baik, bebas bertanggungjawab di bawah naungan pemerintah. Pancasila bonsai itu diindoktrinasikan melalui kursus-kursus BP7 kepada masyarakat. Maka waktu Suharto meninggalkan tahta kekuasaannya, Pancasila seakan sudah masuk kotak, orang sepertinya malu berbicara mengenai Pancasila. Panggung ideologis yang kosong segera mulai diisi oleh ideologi-ideologi picik-agamis-eksklusivis yang betul-betul mau membersihkan Indonesia dari sisa Pancasila. Maka pada 2006 AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Pancasila kembali dijadikan acuan akhir eksplisit segala kebijakan kenegaraan. Karena itu, pemahaman kembali tentang arti Pancasila sangat mendesak. Itulah aktualitas buku Professor Sastrapratedja. Judulnya bukan sekedar kata keren. Sastrapratedja menunjukkan bahwa Pancasila bukan sebuah dokumen sejarah saja—seperti Declaration of Independence Amerika Serikat—atau sebuah pilar di atasnya bangsa Indonesia meneruskan perjalanannya. Sastrapratedja memperlihatkan bahwa Pancasila mempunyai gigi; artinya, Pancasila merupakan petunjuk tajam tentang kebijakan mana yang boleh dan tidak boleh diambil oleh negara yang mewujudkan bangsa Indonesia. Sastrapratedja menunjukkan dengan rinci bahwa kalau kita mengaku mendasarkan kehidupan bangsa pada lima sila Pancasila maka ada konsekuensinya. Ada kebijakan yang wajib diambil dan ada kebijakan yang wajib ditolak. Kalau negara kita mengikuti petunjuk Pancasila maka negara kita akan berubah. Buku ini terdiri dari dua puluh tiga makalah yang ditulis penulis dalam lima belas tahun terakhir. Bentuk itu menguntungkan karena pembaca tidak perlu membaca 393 halaman teks ini dari permulaan sampai akhir. Daftar isi yang cukup jelas, sebuah indeks nama dan sebuah indeks analitis rinci membantu pembaca untuk menemukan persis apa yang dicarinya. Sastrapratedja tentu tidak hanya membicarakan Pancasila. Di antara sekian masalah yang dibicarakan ada, misalnya, ”etika ilmu pengetahuan“—yang menurut Sastrapratedja memuat lima prinsip: harus menghormati martabat manusia sebagai pribadi, berpegang pada prinsip ”tidak merugikan,” terarah pada kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat seluruhnya, pada pengurangan penderitaan, serta pada pemerataan hasil-hasilnya—, ”nasionalisme,“ ”jati diri manusia Indonesia,“ ”globalisasi“ dan tantangannya, pelbagai arti kata ”ideologi,“ ”etika politik,“ arti ”budaya politik,“ ”multikulturalisme,“ ”krisis modernitas“ sampai ”keamanan pangan“ sebagai tantangan etis........ Satu muatan Pancasila yang diangkat oleh Sastrapratedja adalah bahwa ”Pancasila menjadikan kehidupan masyarakat dan negara lebih manusiawi.” Mempancasilakan Indonesia berarti membuat bangsa Indonesia hidup bersama dengan lebih manusiawi. Hal itu eksplisit dituntut dalam sila kedua, tetapi memancar ke semua sila. Lebih manusiawi berarti penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Pancasila mendorong untuk mengusahakan “penghalusan perasaan” dan “transformasi keagresifan” manusia Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa memanusiakan manusia dengan mengajak menghormati perbedaan, mengakui identitas semua warga dan komunitas masyarakat, dan dengan menjamin kebebasan beragama dan ”toleransi” terhadap kemajemukan. Menjunjung tinggi Pancasila membawa kewajiban untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Demokrasi membawa ”komitmen pada kesamaan.” Usaha mewujudkan keadilan sosial berakar dalam solidaritas. Bahwa Pancasila merupakan suatu etika politik, menurut Sastrapratedja, tidak berarti bahwa Pancasila tidak menyangkut sikap etis manusia Indonesia masing-masing. Pancasila dapat menjadi etika politik apabila nilai-nilai Pancasila dihayati oleh masyarakat masing-masing. Sesuai dengan lima silanya karakter manusia Pancasilais ditandai oleh lima kemampuan: kemampuan untuk menghargai perbedaan, untuk membawa diri secara manusiawi dan santun, untuk mencintai tanah airnya, untuk bersikap demokratis, serta bersikap adil dan solider. Pendidikan Pancasila dengan demikian adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sikap-sikap Pancasilais itu. Sesuatu yang masih dapat dimasukkan ke dalam edisi berikut buku ”Lima Gagasan…” adalah tanggapan terhadap pelbagai paham tentang Pancasila yang selama ini muncul di Indonesia. Ada sebuah koreksi kecil. Catatan Delanty, yang dikutip Sastrapratedja, yang mengatakan bahwa Ayatullah Khomeini dulu menyebarkan gagasannya lewat internet (hlm. 85) tentu keliru. Waktu Khomeini di Paris—dan sampai ia meninggal dunia—belum ada internet. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat, Driyarakra, Jakarta ). (shrink)

Abstrak: Prediksi tentang hilangnya agama seiring dengan proses modernisasi ternyata tidak benar. Agama-agama tetap hadir dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan ini memberikan tantangan tersendiri bagi teologi, setidak-tidaknya karena tiga hal. Pertama, kehadiran agama seringkali disertai dengan kecenderungan kuat untuk melihat relevansi agama hanya pada lingkup kehidupan privat seseorang dan mengabaikan implikasi sosial politis hidup beriman. Kedua, kehadiran agama terkait pula dengan sejumlah tindak kekerasan yang mengancam ketenteraman hidup bersama. Ketiga, agama-agama —khususnya di Indonesia— dituntut menyesuaikan (...) diri berhadapan dengan kenyataan plural dan corak demokratis masyarakat. Teologi ditantang untuk menyumbangkan refleksi yang berguna bagi terbentuknya agama yang tidak lupa akan implikasi sosial-politiknya, yang bebas dari kekerasan dan mampu menempatkan diri dengan tepat di tengah masyarakat demokratis dan plural. Kata-Kata Kunci: Post-sekular, privatisasi agama, kekerasan, multikultural, posisi epistemis, demokrasi, teologi politik. Abstract: The prediction that religion would vanish during and because of the modernization is not really true. Religions are still present and play a significant role in social life. This fact gives a special and interesting challenge to theology, at least for three reasons. First, the presence of religion is often accompanied by the strong tendency among its adherents to find the relevance of religion only to the one’s private life, denying the social and political implication of religion. Second, the presence of religion is connected with the acts of violence, which threaten the peace of the social life. Third, the religions —especially in Indonesia— have to adapt themselves to the pluralistic reality and the democratic system of the society. Theology is challenged to offer meaningful reflection on the formation of religion, which does not forfeit its social and political implications, free from violence and mindful of how to place itself properly in the democratic and pluralistic society. Keywords: Post-secular, privatization of religion, violence, multi-cultural, epistemic position, democracy, political theology. (shrink)

Buku yang ditulis oleh Dr. A. Setyo-Wibowo (SW) dan Haryanto Cahyadi, M. Hum. (HC), dua-duanya dosen filsafat, yang satu di Jakarta, yang satu di Jayapura, ini betul-betul memperkaya pustaka tentang filsafat dalam bahasa Indonesia. Platon tetap salah satu filosof terbesar, kalau bukan filosof terbesar segala zaman. Dalam buku ini para penulis mengantar pembaca ke jantung filsafat Platon. Mereka melakukannya dengan membawa pembaca ke dalam teks-teks kunci Platon. Yang mereka angkat adalah pemikiran Platon tentang pendidikan. Pendidikan bukan salah satu bidang (...) pemikiran Platon, melainkan intinya. Seluruh filsafat Platon, seperti setiap filsafat sejati, akhirnya hanya punya satu tujuan: ia mau mencerahkan. Ya mencerahkan kita. Menunjukkan ke mana kita harus mengarahkan dan mengembangkan kita agar kita menjadi manusia yang mutu. Buku ini membuat kita betul-betul mengerti Platon, tidak hanya seperti dalam buku-buku “ringkasan sejarah filsafat”, melainkan secara mendalam. Namun buku SW dan HC ini mempunyai nilai lebih. Mereka tidak hanya membawa kita ke Platon, melainkan mengangkat aktualitas pemikirannya. Platon mau mendidik pemimpin negara. Ia tidak berfilsafat dalam udara kosong, melainkan pada zaman di mana demokrasi Athena sudah kacau balau karena disandera oleh elit-elit korup. Dalam situasi ini Platon mengembangkan konsepsinya tentang suatu pendidikan yang bisa melahirkan pemimpin negara yang baik. SW dan HC menunjukkan bahwa pemikiran Platon 2500 tahun lalu sekarang di Indonesia pun masih pantas diperhatikan. Buku ini bukan bacaan gampang. Uraiannya tidak secara esai omongan ringan, melainkan betul-betul ngilmu, memakai metode-metode analisa filosofis, mengutip dari teks-teks Platon sendiri, dengan mengacu pada pustaka para ahli Platon yang state of the art. Bahasa pun tidak menggampangkan. Untuk tetap rapat dengan teks, mereka suka memakai kata-kata kunci dalam bahasa Yunani. Ambil misalnya judul ini: "Paideia Kaum Sofis: Penciutan Aisthesis-Arete dan Dominasi 'Empeiria'". Pembaca mana langsung akan tahu apa kiranya akan dibahas. Pembaca barangkali sering harus mencari dalam daftar istilah (yang, sayang, tidak lengkap) apa arti suatu kata, misalnya logistikon atau Iliados, kemudian lupa lagi, cari lagi dst. Tetapi bagi pembaca yang bertahan ganjarannya besar. Ia akan masuk ke dalam pemikiran Platon yang asli, rinci, sangat menarik...................... Masih satu catatan tentang cita-cita manusia yang kaloskagathos, elok nan baik. Membaca uraian bagus para penulis saya terdorong untuk bertanya apakah bukan sudah waktunya cita-cita Yunani kuno yang dalam etika kontemporer sama sekali hilang itu perlu diangkat kembali. Paham manusia mutu sebagai manusia elok nan baik berhasil melepaskan etika dari moralisme sempit (searah dengan MacIntyre – After Virtue – yang mengangkat kembali paham "keutamaan" Yunani yang kuat dan utuh terhadap paham mandul-moralistik istilah "keutamaan" dalam budaya Barat). Begitu pula etika Jawa memahami kebaikan manusia yang mantap dan utuh dalam keterkaitan antara kebaikan etis dan kebaikan estetik. - Catatan kecil: Dalam indeks seharusnya tidak dimuat nama yang terdapat dalam daftar pustaka. Buku Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi ini bukan hanya pandu kompeten ke jantung filsafat Platon, melainkan memberikan rangsangan-rangsangan baru untuk pemikiran filosofis. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Among the interesting phenomena in Halmahera’s post conflict era are the permanently built tombs of victims in the courtyards of houses of worship (churches and mosques). An important question which arises from this phenomenon is: why were the tombs of victims built in the courtyards of the houses of worship? What is the meaning of this reality for promoting reconciliation and peace in Halmahera? According to the writer, an analysis on the way the Halmaherans comprehend this practice is important. By (...) understanding the way the Halmahera people view and live out the meaning of the tombs of the victims, we can understand and anticipate any further impact of this practice. Through this article, the writer offers a sociological and theological study so that a road to promote peace building in Halmahera can be paved. Keywords: Tomb of victims, martyr, syuhada, conflict, violence, reconciliation, peace, Halmahera. Abstrak: Salah satu fenomena menarik dalam masyarakat Halmahera di era pasca konflik adalah adanya pusara korban yang dibangun secara permanen di halaman rumah ibadah (gereja dan masjid). Pertanyaan penting yang perlu dikemukakan melihat fenomena ini adalah: mengapa pusara korban dibangun di halaman rumah ibadah? Apa arti realita itu bagi upaya rekonsiliasi dan pembangunan budaya damai di Halmahera? Menurut penulis, kajian dan analisis terhadap penghayatan dan pemahaman masyarakat Halmahera terhadap realita pusara korban menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Dengan memahami penghayatan dan pemahaman masyarakat Halmahera terhadap realita pusara korban, maka dampak yang ditimbulkan olehnya dapat dipahami, dimengerti, dan diantisipasi. Melalui artikel ini penulis hendak menampilkan sebuah kajian sosiologis-teologis dalam rangka menemukan sebuah “jalan raya” bagi upaya membangun perdamaian yang sejati di era pasca konflik di Halmahera. Kata-kata kunci: Pusara korban, martir, syuhada, konflik, kekerasan, rekonsiliasi, perdamaian, Halmahera. (shrink)

On professional ethics of teachers during the COVID-19 pandemic in Indonesia.

Peran dunia pendidikan menjadi penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakter bangsa. Tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 ini adalah “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia”. Tema ini sejalan dengan hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantoro. Melalui pembangunan karakter bangsa, diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang unggul. Dalam penelitian ini, mengembangkan 6 (enam) nilai karakteristik yang wajib tertanam pada setiap diri mahasiswa. Karakteristik tersebut ditanamkan melalui proses perkuliahan yang (...) diselenggarakan selama 1 semester pada Mata Kuliah Matematika 1 di Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah Tahun Pelajaran 2011-2012. Pada mata kuliah ini, pendidikan karakter didekati melalui pemecahan masalah, yang merupakan bagian penting yang harus diajarkan kepada peserta didik. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode inkulkasi (penanaman), yang ditempuh dengan memperhatikan perbedaan pada masing-masing peserta didik. Di sinilah penggolongan tipe kepribadian akan bermanfaat untuk menghargai perbedaan, sehingga bermanfaat bagi penunjang keberhasilan pembelajaran. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupannya, dengan didasari oleh nilai yang sekaligus akan dapat mendukung pembangunan karakternya, sehingga pada akhirnya pendidikan karakter dapat tertanam. (shrink)

I argue against Appel's recent proposal – in this JOURNAL – that there is a fundamental human right to sexual pleasure, and that therefore the sexual pleasure of severely disabled people should be publicly funded – by thereby partially legalizing prostitution. I propose an alternative that does not need to pose a new positive human right; does not need public funding; does not need the legalization of prostitution; and that would offer a better experience to the severely disabled: charitable non-profit (...) organizations whose members would voluntarily and freely provide sexual pleasure to the severely disabled. (shrink)